AD PKS

MUKADIMAH
Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka dibentuklah Partai Keadilan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi’ul Awwal 1419 bertepatan dengan duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-07-1998), yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan melebur ke dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1
(1) Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA disingkat PKS, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
(2) Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil ‘Ula 1423 bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu dua (20-04-2002).

Pasal 2
(1) Partai berasaskan Islam.
(2) Partai bercirikan bersih, peduli, dan profesional.

Pasal 3
(1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2) Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halaman 2 dari 39
(3) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Partai memiliki atribut berupa nama, lambang, bendera, mars, dan himne.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 5
Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6
Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridlai Allah subhanahu wa ta’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7
Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 8
Partai berfungsi sebagai:
a. wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
b. memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara; serta
c. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
(2) Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota.
(3) Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
(4) Anggota Biasa terdiri atas:

a. Anggota Pendukung, yaitu
1) Anggota Terdaftar, dan
2) Anggota Aktif.

b. Anggota Terbina, yaitu
1) Anggota Pemula, dan Halaman 3 dari 39
2) Anggota Muda.

c. Anggota Inti, yaitu
1) Anggota Madya,
2) Anggota Dewasa,
3) Anggota Ahli, dan
4) Anggota Purna.

(5) Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 10
Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:
a. setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
b. setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;
c. setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.

Pasal 11
(1) Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila:
a. meninggal dunia,
b. mengundurkan diri,
c. menjadi anggota Partai Politik lain,
d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya, atau
e. akan menduduki suatu jabatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dijabat oleh anggota partai politik.
(2) Mekanisme pemberhentian Anggota diatur dengan ketentuan:
a. Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berhenti dengan sendirinya.
b. Anggota yang mengundurkan diri atau tidak aktif, keanggotaannnya diberhentikan dengan surat keputusan Partai.
c. Anggota yang menjadi anggota partai politik lain keanggotaannya dicabut oleh Partai berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.
d. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.

BAB V
LEMBAGA-LEMBAGA PARTAI

Pasal 12
Lembaga-lembaga Partai terdiri atas:
a. Majelis Syura,
b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dan
c. Majelis Tahkim. Halaman 4 dari 39

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13
Struktur organisasi Partai terdiri atas:
(1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat, yaitu
a. Majelis Syura,
b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
c. Majelis Pertimbangan Pusat,
d. Dewan Pengurus Pusat, dan
e. Dewan Syariat Pusat.
(2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, yaitu
a. Majelis Pertimbangan Wilayah,
b. Dewan Pengurus Wilayah, dan
c. Dewan Syariat Wilayah.
(3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ialah Dewan Pengurus Daerah.
(4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang.
(5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa ialah Dewan Pengurus Ranting.
(6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota.

BAB VII
MAJELIS SYURA

Pasal 14
Majelis Syura ialah Lembaga Tertinggi Partai:
(1) berfungsi sebagai lembaga “Ahlul Halli wal-‘Aqdi” (Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;
(2) terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;
(3) mempunyai tugas:
a. memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. menetapkan:
1) Falsafah Dasar Perjuangan Partai,
2) Kebijakan Dasar Partai,
3) Platform Kebijakan Pembangunan Partai, dan
4) Rencana Strategis Partai;
c. menetapkan program kerja tahunan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
d. mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
e. menyampaikan laporan perkembangan.
(4) mempunyai wewenang:
a. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
2) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, serta
3) Ketua Dewan Syariat Pusat; Halaman 5 dari 39
b. memilih dan menetapkan Anggota Majelis Syura dari unsur pakar dan/atau tokoh;
c. mengubah serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
d. membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura;
e. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syura;
f. menetapkan bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(5) musyawarah Majelis Syura diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
(6) penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura, yaitu Ketua Majelis Syura;
(7) masa khidmah Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.

BAB VIII
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 15
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah Lembaga Tinggi Partai;
(1) diketuai oleh Ketua Majelis Syura;
(2) beranggotakan:
a. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
b. Presiden Partai,
c. Ketua Dewan Syariat Pusat,
d. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan
e. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
(3) berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;
(4) bertugas:
a. melaksanakan Putusan Majelis Syura,
b. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura,
c. membantu penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura,
d. mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan,
e. membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
f. menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura;
(5) berwenang:
a. mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat,
b. merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura,
c. membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya
,
d. merekomendasikan bakal calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf c,
e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada suatu lembaga/organisasi,
f. menentukan sikap terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas terhadap kehidupan umat, bangsa, dan negara,
g. menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku,
h. dapat membentuk tim kerja yang berkenaan dengan tugas strategis taktis sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e;
(6) penanggung jawab penyelenggaraan kemahkamahan.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 16
Majelis Pertimbangan:
(1) a. pada tingkat pusat ialah Majelis Pertimbangan Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
b. pada tingkat provinsi ialah Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
(2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan ialah sebagai berikut:
a. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
b. Majelis Pertimbangan Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
c. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
d. Majelis Pertimbangan Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
(3) tugas Majelis Pertimbangan Pusat:
a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat,
c. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
(4) wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:
a. memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Dan Fungsi Partai serta Putusan Majelis Syura,
b. menetapkan dan menyosialisasikan Pedoman Partai,
c. menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang diduga saling bertentangan atau tumpang tindih,
d. membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariat Pusat,
e. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan struktur dan organisasi Partai di tingkat provinsi dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.

BAB X
DEWAN PENGURUS

Pasal 17
Dewan Pengurus:
(1) a. pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
b. pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
c. pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Daerah dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
d. pada tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun,
e. pada tingkat desa/kelurahan ialah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 2 (dua) tahun;
(2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Pusat:
1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
2) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
b. Dewan Pengurus Wilayah:
1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah,
c. Dewan Pengurus Daerah:
1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian, Dewan Pengurus Wilayah,
2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah,
d. Dewan Pengurus Cabang:
1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah, Halaman 8 dari 39
2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang,
e. Dewan Pengurus Ranting:
1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang,
2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting;
(3) tugas Dewan Pengurus Pusat:
a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut struktur organisasi Partai di bawahnya,
b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
c. mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
d. menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi,
e. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Syariat Pusat,
f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
(4) wewenang Dewan Pengurus Pusat:
a. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat provinsi, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
b. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tngkat Wilayah,
c. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri.

BAB XI
DEWAN SYARIAT

Pasal 18
Dewan Syariat:
(1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syariat Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syariat Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Syariat Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun.
(2) pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syariat adalah sebagai berikut:
a. Dewan Syariat Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Halaman 9 dari 39
b. Dewan Syariat Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. Dewan Syariat Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, Dewan Syariat Pusat
d. Dewan Syariat Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
(3) tugas Dewan Syariat Pusat:
a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;
c. menetapkan putusan atas masalah-masalah syariat yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Wilayah;
d. menyusun konsep-konsep kajian strategis nasional dari perspektif syariat;
e. melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syariat Wilayah;
f. melakukan kajian terhadap masalah-masalah syariat yang tidak terselesaikan di Dewan Syariat Wilayah;
g. menetapkan landasan syariat bagi Partai;
h. menerbitkan fatwa;
i. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) wewenang Dewan Syariat Pusat:
a. membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah;
b. mengajukan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai struktur organisasi Partai di tingkat provinsi;
c. menetapkan Panduan Dewan Syariat Pusat;
d. mensosialisasikan Panduan Dewan Syariat Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya
e. merepresentasikan pandangan dan sikap syariat Partai;
f. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan-pandangan syariat;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariatan.

BAB XII
DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 19
Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kerja yang bersifat kolektif dan kolegial, Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi.
(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum musyawarah unsur pimpinan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
(2) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah terdiri atas:
a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; dan
c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah. Halaman 10 dari 39
(3) Setiap penyelenggaraan musyawarah yang berkenaan dengan hal-hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.
(4) Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah.

BAB XIII
MUSYAWARAH

Pasal 20
(1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus struktur organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup wewenang masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
(2) Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
(3) Keputusan hasil musyawarah hanya dapat dibatalkan oleh penyelenggara musyawarah itu sendiri atau oleh struktur organisasi Partai yang sekuruang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
(4) Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan, yaitu
a. Musyawarah Majelis Syura,
b. Musyawarah Nasional,
c. Musyawarah Wilayah,
d. Musyawarah Daerah,
e. Musyawarah Cabang,
f. Musyawarah Ranting, dan
g. Rapat-rapat Partai.
(5) Hal-hal yang berkenaan dengan musyawarah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XIV
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 21
Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.

Pasal 22
(1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
2. Putusan Majelis Syura,
3. Putusan Musyawarah Nasional,
4. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
5. Pedoman Partai,
6. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syariat Pusat.
(2) Hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan Partai dan Tata Urut Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XV
RANGKAP JABATAN

Pasal 23
Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan kepada Anggota dalam seluruh kepengurusan struktur organisasi Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis Syura serta Ketua Unit Pembinaan dan Pengaderan.

BAB XVI
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 24
(1) Keuangan Partai berasal dari:
a. Iuran Anggota,
b. Hibah,
c. Sumbangan dari Anggota dan masyarakat,
d. Sumber lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.
(2) Partai menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
(3) Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB XVII
HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 25
(1) Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
(2) Ketua Majelis Syura dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun Anggota Partai.
(3) Hubungan Majelis Pertimbangan Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya, dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.
(4) Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung.
(5) Hubungan Dewan Syariat Pusat dengan Dewan Syariat Wilayah bersifat langsung.

BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 26
(1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.
(2) Partai dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, dakwah Islam, dan/atau Partai.
(3) Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang Keanggotaan, dan pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syariat dan/atau organisasi, menodai citra Partai, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan Partai lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penjatuhan sanksi diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XIX
PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 27
Penggantian kepemimpinan dalam kondisi khusus ialah penggantian pejabat dalam suatu masa khidmah oleh struktur organisasi Partai yang berwenang.
(1) Dalam hal pejabat pada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Majelis Syura dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif atau menunjuk pejabat sementara.
(2) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan harian Partai di tingkat pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif, menunjuk pejabat sementara, atau menugaskan pejabat yang melaksanakan tugas.
(3) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, Partai dapat menunjuk pejabat sementara atau pejabat yang melaksanakan tugas.
(4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dalam Pedoman Partai

BAB XX
REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 28
(1) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
a. mekanisme yang demokratis dan terbuka,
b. kapabilitas dan profesionalitas.
(2) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
a. jenjang keanggotaan,
b. kapabilitas dan profesionalitas, Halaman 13 dari 39
c. keterwakilan perempuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XXI
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 29
(1) Partai dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan penempatan Anggota dalam alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Fraksi adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Kewenangan pembentukan kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
(4) Supervisi, pemonitoran, dan evaluasi terhadap Fraksi diselenggarakan sebagai berikut:
a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, pembubaran kepengurusan Fraksi, penempatan, dan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXII
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI
PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 30
(1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota pada lembaga perwakilan sesuai dengan perundang-undangan.
(2) Mekanisme penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan maksud ayat (1) dan (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
DEWAN PAKAR

Pasal 31
(1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat pusat dan provinsi.
(2) Dewan Pakar di tingkat pusat:
a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat, serta
b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Pusat.
(3) Dewan Pakar di tingkat provinsi:
a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, serta
b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
(4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pakar diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XXIV
MAJELIS TAHKIM

Pasal 32
Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas kemahkamahan Partai berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, melakukan uji materiel, memberikan penafsiran atas
Peraturan Partai, dan memutus perselisihan kewenangan.

Pasal 33
Kewenangan Majelis Tahkim berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, meliputi pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan kepengurusan Partai adalah sebagai berikut:
a. untuk Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah berdasarkan keputusan Majelis Syura.
b. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat pusat adalah berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
c. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi adalah berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
d. ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) huruf c serta yang berkenaan untuk organisasi dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 34
(1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, diselenggarakan sebagai berikut:
a. diproses oleh suatu badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi Dewan Pengurus Pusat
b. badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi tersebut menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Tahkim.
(2) Keputusan Majelis Tahkim dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 35
(1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal melakukan uji materiel atas Peraturan Partai terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memberikan keputusan atas perbedaan penafsiran mengenai Peraturan Partai, menyelesaikan perselisihan kewenangan antarstruktur organisasi Partai, dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat.
(2) Keputusan Majelis Tahkim berkenaan dengan kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB XXV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36
(1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau Anggota Majelis Syura.
(2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 17 (tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.
(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus Halaman 16 dari 39
ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
(4) Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura.
(6) Putusan diambil dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
(1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
(2) Dalam hal pembentukan struktur dan/atau kepengurusan Partai pada suatu kabupaten/kota atau kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilakukan, maka Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk Perwakilan Partai yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 39
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40
Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

 

MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,

K.H. HILMI AMINUDDIN