ART PKS

BAB I
ATRIBUT PARTAI

Pasal 1
(1) Lambang Partai sebagai berikut:
(2) Tafsir lambang:
a. kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
b. bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
c. untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
d. putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.
e. hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
f. kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.
(3) Ketentuan tentang atribut Partai, yaitu nama, lambang, bendera, mars, dan himne lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II
SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 2
Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana Strategis Partai.

Pasal 3
Sasaran atau target Partai, antara lain:
a. terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya membentuk karakter bangsa dan peradaban manusia;
b. terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, maupun profesi;
c. tersedianya Anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa;
d. terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia;
e. terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan negara;
f. terjaminnya kelestarian khazanah sumber daya bangsa dan negara;
g. tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan;
h. terjaminnya penegakan hak asasi manusia;
i. terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial;
j. terbentuknya generasi pelanjut yang lebih baik.

Pasal 4
Untuk mencapai sasaran, Partai melakukan kegiatan, antara lain:
a. mengokohkan struktur organisasi dan soliditas kepengurusan Partai;
b. menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas politik Anggota;
c. berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional;
d. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
e. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif;
f. menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun implementatif;
g. memprioritaskan amal saleh, kerja nyata, dan kemitraan;
h. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional;
i. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;
j. meningkatkan kesadaran akan gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga;
k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
l. menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
m. merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, kepanduan, keluarga, penanggulangan bencana, serta bela negara.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
(1) Setiap Anggota harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
(2) Anggota Pendukung dan Anggota Terbina diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah. Halaman 19 dari 39
(3) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
(4) Anggota Ahli dan Anggota Purna diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
(5) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi.
(6) Khusus untuk pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi dan mendapatkan putusan dari Majelis Tahkim.
(7) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 6
(1) Setiap Anggota wajib mengikrarkan janji sebagai berikut:
“Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai Keadilan Sejahtera, serta setia kepada pimpinan Partai”.
(2) Setiap Anggota wajib mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
(3) Setiap Anggota wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai.
(4) Setiap Anggota wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
(5) Setiap Anggota harus terlibat aktif dalam kegiatan kepartaian.
(6) Setiap Anggota wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 7
Hak Anggota:
a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
b. memperoleh pembinaan;
c. mempunyai hak bicara;
d. mempunyai hak suara;
e. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, atau calon pejabat publik;
f. mengemukakan pendapat serta usulan secara bebas dan terbuka, menyampaikan nasihat dan kritik, berkreasi, serta berinisiatif dalam berbagai bentuk, secara beradab dan sesuai tertib organisasi;
g. membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
h. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian.

Pasal 8
Hal-hal lain yang berkenaan dengan Keanggotaan Partai, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV
MAJELIS SYURA

Pasal 9
(1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
a. Anggota Tetap, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura;
b. Anggota Tidak Tetap, yaitu:
1) Anggota yang terpilih oleh Anggota Inti melalui proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya; dan
2) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam suatu musyawarah Majelis Syura.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
a. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun;
b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;
c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Putusan Majelis Syura, Putusan Musyawarah Nasional, serta peraturan dan kebijakan Partai;
d. mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura;
e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih;
f. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
g. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan; serta
h. berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
(3) Jumlah Anggota Majelis Syura paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
(4) Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan ikrar pada saat pelantikan dalam Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 10
(1) Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sub 1).
(2) Ketua Majelis Syura terpilih mengucapkan ikrar dalam Musyawarah Majelis Syura.
(3) Anggota Majelis Syura mengucapkan ikrar kepada Ketua Majelis Syura terpilih.

Pasal 11
(1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sub 2) sesuai dengan kebutuhan.
(2) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud ayat (1) mengucapkan ikrar sebagai Anggota Majelis Syura dan kepada Ketua Majelis Syura.

Pasal 12
(1) Setiap Anggota dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Anggota Majelis Syura; Halaman 21 dari 39
b. masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli sekurang-kurangnya 12 (duabelas) tahun;
c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
d. memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.
(2) Pengangkatan Ketua Majelis Syura ditetapkan melalui suatu surat keputusan pimpinan sidang musyawarah Majelis Syura.
(3) Tugas Ketua Majelis Syura:
a. memimpin Majelis Syura;
b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis Syura yang bersangkutan;
d. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.

Pasal 13
(1) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura, karena:
a. meninggal dunia,
b. berhalangan tetap,
c. mengundurkan diri,
d. diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.
(2) Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
a. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2);
b. tidak lagi memenuhi ketentuan selaku Ketua, sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
c. sebab lain yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syura.
(3) Pemberhentian seorang Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur berikut:
a. yang bersangkutan telah diberi nasihat oleh Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk oleh Musyawarah Majelis Syura; atau
b. mendapat rekomendasi pemberhentian dari Majelis Tahkim.
(4) Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang Anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Majelis Syura:
a. memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang berkaitan langsung dengan status keanggotaannya di Majelis Syura;
b. menetapkan penggantinya, dengan ketentuan:
1) apabila yang bersangkutan adalah Anggota hasil pemilihan raya maka penggantinya ialah calon anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
2) apabila yang bersangkutan adalah dari unsur Anggota terpilih oleh Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
(5) Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3).

Pasal 14
(1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura sebelumnya.
(2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar usulan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga Anggota Majelis Syura yang diajukan melalui Ketua Majelis Syura.
(3) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengusulkan perubahan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 15
(1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(2) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
(3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah diselenggarakan dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(4) Undangan kepada Anggota Majelis Syura disertai jadwal dan agenda harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan berapa pun jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 16
(1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
(2) Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan secara ijmak (aklamasi).
(3) Jika ijmak tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
(4) Jika hasil pemungutan suara diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
(5) Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Putusan adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.
(6) Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa khidmahnya, sedangkan Majelis Syura yang baru belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran Dasar, mengubah Anggaran Rumah Tangga, mengangkat Anggota Tidak Tetap baru atau pengganti, serta memberhentikan Anggota.

Pasal 17
Hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Syura diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB V
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 18
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat:
a. dalam penyelenggaraan rapat, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan;
b. hasil rapat disosialisasikan melalui struktur Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya;
c. tidak dapat mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syariat Pusat tentang Fatwa;
d. rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
e. untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 19
Hal-hal yang berkenaan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB VI
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Pasal 20
Majelis Pertimbangan Pusat:
(1) kepengurusan terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Komisi-komisi;
(2) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat;
(3) menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
(4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;
(5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 21
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura;
b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(2) Persyaratan umum: Halaman 24 dari 39
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
d. bersifat amanah dan berwibawa;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

BAB VII
DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 22
(1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
(2) Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Presiden,
b. Sekretaris Jenderal,
c. Bendahara Umum,
d. Bidang,
e. Badan, dan
f. Departemen.

Pasal 23
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Jenderal, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk jabatan Ketua Depatemen sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
(2) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 24
Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis Syura;
b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariat Pusat;
e. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
f. melakukan seleksi atas calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
g. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
h. menetapkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
i. menetapkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
j. menarik dan mengelola Iuran Anggota;
k. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
l. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 25
Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
b. menetapkan produk-produk konsepsional untuk tugas-tugas internal dan struktur organisasi Partai di bawahnya;
c. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Partai.

Pasal 26
Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
b. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
e. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif;
f. merancang menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota.

Pasal 27
Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota;
c. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Pasal 28
Ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII
DEWAN SYARIAT PUSAT

Pasal 29
Kepengurusan Dewan Syariat Pusat terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Komisi-komisi.

Pasal 30
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(2) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
d. bersifat amanah dan berwibawa;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dewan Syariat Pusat;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Pusat.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI
Majelis Pertimbangan Wilayah

Pasal 31
(1) Majelis Pertimbangan Wilayah adalah penyelenggara supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Komisi-komisi.
(3) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
(4) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
d. bersifat amanah dan berwibawa;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
(5) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
(6) Majelis Pertimbangan Wilayah, atas perintah atau dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.

Pasal 32
Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas:
a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, struktur organisasi Partai di tingkat pusat, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja Wilayah;
c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Majelis Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 34
(1) Dewan Pengurus Wilayah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua Umum,
b. Wakil Ketua Umum,
c. Sekretaris Umum, dan
d. Bendahara Umum.

Pasal 35
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta Ketua dan Sekretaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
c. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.
(2) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.
(3) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 36
Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
b. melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
d. atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;
e. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
f. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
g. melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
h. merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat;
i. mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
j. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
k. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
l. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
m. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat;
n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 37
Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat;
b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah;
c. menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Pasal 38
Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
b. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
d. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
e. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakanan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 39
Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
Dewan Syariat Wilayah

Pasal 41
(1) Dewan Syariat Wilayah adalah penyelenggara supervisi keSyariatan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Komisi-komisi.
(3) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.
(4) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
d. bersifat amanah dan berwibawa;
e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariat Wilayah;
f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Wilayah.
(5) Ketua Dewan Syariat Wilayah membentuk struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Syariat Pusat dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 42
Dewan Syariat Wilayah bertugas:
a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariat Pusat, hasil Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
b. menyelenggarakan supervisi, pendidikan, dan pelatihan kesyariatan Anggota;
c. menetapkan putusan dalam kaitan dengan pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pengurus dan Anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan arahan dari Dewan Syariat Pusat;
d. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syariat Pusat;
e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariat Pusat;
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Syariat Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariat Pusat.

BAB X
DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 44
(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah.
(2) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, yaitu:
a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; serta
c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah.
(3) Unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
(4) Kesepakatan atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah sesuai dengan kewenangan.
(5) Kesepakatan atau rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.
(6) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syariat Wilayah.
(7) Merekomendasikan nama Anggota Dewan Pakar di tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
(8) Merekomendasikan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usul Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat.
(9) Mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
(10) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(11) Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI
PADA LINGKUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Dewan Pengurus Daerah

Pasal 45
(1) Dewan Pengurus Daerah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota mencakup struktur organisasi Partai di bawahnya.
(2) Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Bendahara.

Pasal 46
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
b. untuk jabatan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Badan sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. untuk jabatan Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
(2) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
(3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 47
Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
d. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
e. menerima dan mengelola hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
f. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
g. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 48
Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah, sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;
b. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
c. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan eksekutif;
d. atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah melaksanakanan tugas, fungsi, dan kewenangan struktur organisasi di bawahnya sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
e. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 49
Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota;
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
Dewan Pengurus Cabang

Pasal 51
(1) Dewan Pengurus Cabang adalah struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan.
(2) Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan.
(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Bendahara.

Pasal 52
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya.
(2) Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 53
Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
c. mengajukan rancangan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
d. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;
e. menarik Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
f. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
h. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
i. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
k. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Daerah; dan
l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.
Dewan Pengurus Ranting

Pasal 54
(1) Dewan Pengurus Ranting adalah struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa.
(2) Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua,
b. Sekretaris, dan
c. Bendahara.

Pasal 55
(1) Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Madya;
b. untuk jabatan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Muda dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Muda.
(2) Persyaratan umum:
a. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
b. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Ranting.
(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 56
Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
b. menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
c. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
d. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

BAB XII
PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI

Pasal 57
(1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara atas permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
(2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIII
MUSYAWARAH PARTAI

Pasal 58
(1) Musyawarah Partai sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:
a. Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai;
b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas, dengan ketentuan:
1) Dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali.
2) Peserta terdiri atas:
a) Anggota Majelis Syura;
b) unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat;
c) unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah;
d) unsur Dewan Pengurus Daerah.
3) ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional antara lain Falsafah Dasar Perjuangan, Platform Kebijakan Pembangunan, Rencana Strategis, dan Arah Kebijakan Partai;
4) ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Majelis Syura;
c. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
d. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
e. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah;
f. Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
(2) Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai dapat menyelenggarakan rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat-rapat resmi lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f serta ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIV
HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 59
(1) Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, baik secara formal maupun non-formal.
(2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hubungan keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus Pusat dan struktur Partai di bawahnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 60
(1) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(2) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Syariat Pusat.

Pasal 61
Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, maka segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 62
(1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan struktur organisasi kepengurusan Partai untuk daerah tersebut.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 64
Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,

K.H. HILMI AMINUDDIN